Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

 

Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat.

Pada praktiknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut.

Dalam perkembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat.

Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Namun, keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara, akan tetapi dengan penggunaan yang terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mana menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

Artinya bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat dan konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Memahami rumusan pasal tersebut, maka:

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya

2. Jaminan konstitusi sepanjang hukum adat itu masih hidup

3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat

4. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian dalam konsitusi memberikan jaminan pengakuan dan penghormatan hukum adat apabila memenuhi syarat:

1) Syarat Realitas, yaitu hukum adat masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat

2) Syarat Idealitas, yaitu sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dan keberlakuan diatur dalam undang-undang

Sehingga pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi hukum adat dalam konstitusi sampai saat ini masih relevan dan telah memberikan gambaran yang jelas bahwasanya bangsa Indonesia memiliki kultur atau budaya yang khas dalam hukum. (Manarisip, 2012)

Karena hukum adat itu sendiri lahir dari kebutuhan kebiasaan rakyat Indonesia. Maka dengan sendirinya hukum adat dapat mampu menjawab segala masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh rakyat dalam kehidupan sehari-hari di suatu daerah tertentu.

Hukum adat harus dikaji dalam rangka pembangunan hukum nasional karena secara alamiah situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing daerah berbeda. Perbedaan itu juga selanjutnya menimbulkan variasi dalam nilai-nilai sosial budaya mereka, termasuk nilai-nilai hukum sebagai produk budaya.

Dengan demikian, walaupun di satu sisi hukum adat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional yang dimilikinya namun di sisi lain hukum adat pun dapat menerima perubahan yang mempengaruhinya. (Maladi, 2010)

Oleh karena itu dapat terlihat letak fleksibilitas dari hukum adat. Konstitusi sebagai hukum yang bersifat organik, memberikan sebuah jaminan kepastian hukum kepada hukum adat dan masyarakat hukumnya dengan mencantumkan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat.

Jaminan kepastian hukum oleh konstitusi juga diwujudkan dengan mewajibkan kepada para hakim (hakim dan hakim konstitusi) sebagai pemberi dan pencipta keadilan di masyarakat untuk wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Masing-masing masyarakat memiliki otonomi terhadap nilai-nilai hukumnya, karena masyarakat itulah yang membutuhkan adanya nilai-nilai hukum tersebut.

Adanya konstitusi sebagai aturan normatif tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang telah memberikan tempat tersendiri terhadap pengakuan dan penghormatan pada hukum adat harus dimaknai sebagai semangat dan cita-cita bangsa Indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum yang mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyatnya.